Pagu anggaran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) pada 2026 ditetapkan sebesar Rp187,1triliun. Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, mengungkapkan jika anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya bersama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah disetujui oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia (DPR-RI).
Anggaran menurut Menhan digunakan untuk pembayaran gaji prajurit di tiga matra yaitu TNI-Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL dan Angkatan Udara (AU) serta Markas Besar (Mabes) TNI dan Kemhan. Selain itu, anggaran juga akan dipergunakan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan nasional.
Di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 September 2025, Menhan mengemukakan anggaran dibutuhkan untuk menjaga kewaspadaan nasional terhadap situasi global yang berkembang dari waktu ke waktu dan berpotensi memengaruhi kondisi di dalam negeri. Pada saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I yang menjadi mitra kerjanya, Menhan juga meminta para pimpinan dan seluruh anggota komisi untuk memperhatikan keperluan anggaran pertahanan.
Baca juga:
Pada 2025, Kemhan adalah lembaga negara yang memiliki alokasi anggaran terbesar dibandingkan kementerian/lembaga lain. Anggaran yang dialokasikan pada tahun ini jumlahnya mencapai Rp247,5triliun. Namun pada 2026 mendatang, jumlah anggaran mengalami penurunan kurang lebih sekitar Rp62triliun.
Tetapi meskipun mengalami penurunan, Kemhan bersama dengan TNI akan terus meningkatkan kesiapan dalam rangka memenuhi target Perisai Trisula Nusantara yang menggabungkan ketiga matra yaitu TNI-AD, AL dan AU untuk menjaga kedaulatan negara.
Sebagai purnawirawan yang pernah bertugas sebagai Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemhan pada 2010 dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan selama tiga tahun sejak 2010 hingga 2013, melalui artikel singkat di bawah ini, saya ingin berbagi pengalaman mengenai pengelolaan anggaran. Pertanyaan pertama yang mengemuka adalah bagaimana dengan anggaran yang terbatas, pengelolaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien?
Baca juga:
Anggaran yang disetujui Komisi I DPR-RI dalam Raker tertutup, berdasarkan keterangan resmi, dialokasikan untuk empat pos. Pertama, pembayaran gaji dan tunjangan prajurit di tiga matra yaitu TNI-AD, AL dan AU serta Mabes TNI dan Kemhan. Kedua, pemeliharaan dan operasional alat utama sistem senjata (Alutsista), termasuk sarana pendukung. Ketiga, program kewaspadaan nasional yang berkaitan erat dengan dinamika global yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Terakhir atau keempat adalah pembangunan kekuatan TNI dalam kerangka Perisai Trisula Nusantara.
Pada keempat pos atau mata anggaran itulah tantangan tata kelola mengemuka. Hal pertama yang perlu disepakati oleh semua pihak adalah anggaran pertahanan adalah bukan semata-mata soal jumlah, namun bagaimana alokasi dan penggunaannya dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap daya gentar/deterrent effect kekuatan militer.
Pengalaman ketika berdinas di Kemhan sebagai Irjen dan Sekjen menunjukkan jika tantangan terbesar bukan hanya sekadar keterbatasan dana, namun yang jauh lebih penting adalah kualitas tata kelola anggaran. Beberapa catatan yang perlu diutarakan dalam artikel singkat ini adalah sebagai berikut:
Baca Juga:
1. Proporsi belanja pegawai, mulai dari gaji, tunjangan hingga kesejahteraan sering kali lebih besar apabila dibandingkan dengan belanja modal untuk kebutuhan-kebutuhan strategis seperti modernisasi Alutsista.
2. Anggaran kerap terpecah ke beberapa, bahkan banyak program kecil; dampaknya tidak terlalu berpengaruh terhadap peningkatan postur TNI.
3. Proses pengadaan Alutsista mengalami keterlambatan hingga ketergantungan impor, dan yang tidak kalah penting adalah lemahnya posisi tawar ketika negosiasi offset.
4. Pengawasan melekat dari Irjen hingga Badan Pemeriksa Keuangan perlu dilakukan secara intensif untuk mengantisipasi duplikasi program hingga moral hazard maupun mark-up
Tanpa pengelolaan yang disiplin, anggaran yang besar sangat berpotensi menguap begitu saja tanpa memberikan dampak yang signifikan terhadap pertahanan negara.
Baca Juga:
Dua Pilar Utama
Agar setiap rupiah anggaran yang dialokasikan dapat berdampak sekaligus memberikan nilai tambah bagi pertahanan negara, dibutuhkan strategi pengelolaan dengan mengedepankan dua pilar utama. Pertama adalah efektif, kedua efisien. Berikut lima strategi yang perlu diterapkan dengan mengedepankan efektifitas dan efisiensi:
- Anggaran diarahkan pada ancaman nyata, bukan sekadar memenuhi daftar kebutuhan masing-masing matra. Jadi prioritas perlu disusun berbasis ancaman potensial yang akan dihadapi.
- Investasi, terutama yang terkait dengan belanja modal perlu difokuskan pada pembangunan kekuatan gabungan tiga matra. Penguatan interoperabilitas antar matra dalam kerangka operasi gabungan/joint operation harus dikedepankan.
- Pemeliharaan Alutsista yang telah beroperasi/existing sebaiknya diprioritaskan agar belanja operasional lebih efisien. Hal itu jauh lebih baik dibandingkan melakukan pembelian/akuisisi alutsista baru tanpa kesiapan dukungan logistik.
- Pengawasan anggaran dapat menggunakan pendekatan value for money agar lebih efektif, efisien dan ekonomis. Audit yang dilakukan juga harus berbasis kinerja.
- Modernisasi Alutsista yang dilakukan perlu disinergikan dengan industri pertahanan di dalam negeri; untuk mengurangi ketergantungan impor; sekaligus menjadi katalis kemandirian industri nasional.
Baca Juga:
Pertahanan nasional memang membutuhkan anggaran yang besar. Harga kedaulatan negara sangat mahal. Namun dalam realitas fiskal nasional yang terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ego sektoral harus dikesampingkan. Masih ada sektor-sektor lain seperti pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur yang membutuhkan alokasi anggaran negara.
Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika diharapkan Kemhan dapat memberi inspirasi untuk kementerian atau lembaga negara yang lain dalam mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Optimalisasi sumber daya hingga transparansi yang selalu dijaga seyogyanya dapat menempatkan anggaran untuk kebutuhan yang dapat mendukung daya gentar TNI.{}
