Pada Pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah, Presiden Kedelapan Republik Indonesia, Prabowo Subianto meminta semua pihak agar jangan lengah terhadap perang dan konflik yang terjadi di negara lain karena hampir separuh dari total jalur perdagangan dunia melalui perairan Indonesia.
Menurut Presiden Prabowo pada acara yang digelar di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, 4 Desember 2024, RI memang negara non blok yang tidak memihak. Indonesia, kata presiden, juga ingin menghormati semua negara. Namun sebesar 40 persen dari seluruh perdagangan dunia melewati lautan Indonesia.
Selain itu kontribusi perairan Indonesia jauh lebih besar lagi untuk perdagangan negara-negara di Asia. Presiden memberi contoh sebesar 70 persen energi untuk Republik Rakyat Tiongkok, Korea dan Jepang disalurkan melalui perairan Indonesia. Dalam pidatonya, Presiden RI yang juga purnawirawan Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat (TNI-AD) itu juga mengajukan sebuah pertanyaan; “Bisakah kira-kira kalau terjadi perang besar kita tidak terseret?
Baca juga:
Posisi Strategis Indonesia
Sebagai jalur utama perdagangan global seperti yang telah diutarakan presiden dalam pidatonya, perairan Indonesia berperan penting dalam perdagangan dunia. Konsekuensinya, sebagai negara yang memiliki posisi strategis di dunia, maka Indonesia harus mampu memainkan peran dalam menjaga keamanan dan stabilitas global. Oleh sebab itu, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari sepertiga daratan dan dua pertiga lautan dan tiga pertiga wilayah udara, Indonesia harus mampu menjaga wilayah kedaulatannya.
Selain wilayahnya yang luas, Indonesia juga terletak di persimpangan/intersection dua samudra besar yaitu Hindia dan Pasifik. Indonesia yang juga merupakan negara terbesar di Asia Tenggara juga terletak di antara dua benua yaitu Asia dan Australia. Letak strategis di antara dua benua dan dua samudra itulah yang menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai jalur lalu lintas utama perdagangan dunia. Hal itulah yang menyebabkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang diatur oleh konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi penghubung vital antara negara-negara barat dengan berbagai negara di Asia Timur seperti RRT, Korea dan Jepang.
Fakta yang dikemukakan Presiden RI dalam pidatonya jika 40 persen perdagangan dunia dan 70 persen energi yang dibutuhkan negara-negara Asia Timur melewati perairan Indonesia menunjukkan posisi NKRI menjadi sangat krusial. Artinya jika sampai terjadi gangguan keamanan di perairan seperti pembajakan, dampaknya akan terasa di seluruh dunia. Jadi tidak berlebihan jika posisi strategis juga membawa tanggung jawab yang besar bagi NKRI sebagai penjaga jalur perdagangan internasional.
Baca juga:
Ancaman dan Tantangan
Pertanyaan yang diajukan Presiden RI dalam pidatonya yaitu: “Bisakah kira-kira kalau terjadi perang besar kita tidak terseret?” pada dasarnya mencerminkan di balik letak strategis ada beragam tantangan dan berbagai ancaman yang mengintai dan mau tidak mau harus dihadapi. Ketegangan geopolitik yang kian hari semakin memanas di kawasan Indo-Pasifik sangat potensial untuk melibatkan Indonesia ke dalam pusaran konflik yang perlu diwaspadai, misalnya dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan.
Tak sekadar potensi konflik di Laut Tiongkok Selatan yang melibatkan RRT dan negara-negara Asia Tenggara, keamanan maritim di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan yang tidak dapat dianggap ringan. Mulai dari pelanggaran kedaulatan, penyelundupan, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) hingga pengungsi dan aktor-aktor non negara/non state actor yang menjadi pelaku aksi teroris. Sementara di sisi lain keterbatasan sumber daya pertahanan dan keamanan (Hankam) untuk melakukan pengawasan dan perlindungan wilayah perairan Indonesia hingga saat ini masih menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah.
Baca juga:
Penjaga Stabilitas
Sejak memproklamirkan diri sebagai negara merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah menganut politik luar negeri bebas aktif. Itulah mengapa Indonesia dapat memainkan peran sebagai penjaga stabilitas, baik di kawasan Asia Tenggara, benua Asia, bahkan dunia. Sebagai inisiator gerakan Non-Blok, ruang-ruang dialog baik antara dua negara (bilateral) maupun yang melibatkan banyak negara (multilateral) terbuka lebar bagi RI.
Namun agar diperhitungkan oleh negara-negara lain dalam proses diplomasi, RI tentu harus memiliki pertahanan nasional yang kuat. Tanpa pertahanan yang kuat tidak mungkin sebuah negara mampu menjaga kedaulatannya baik di darat, laut maupun udara. Sebagai penjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan, RI tidak memiliki pilihan selain memperkuat TNI agar disegani oleh negara-negara lain. Tanpa itu semua posisi tawar/bargaining position RI ketika melakukan diplomasi dengan Negara-negara lain tidak akan memiliki kekuatan.
Sambil terus berupaya keras agar konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia tidak sampai berdampak terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI di satu sisi, di sisi lain Indonesia harus berusaha keras membangun kekuatan pertahanan nasional. Sesuai amanat konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Presiden RI sebagai Panglima Tertinggi TNI-AD, Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) tentu harus dapat mensinergikan ketiga angkatan agar dapat menjaga kedaulatan negara di darat, laut maupun udara. Tanpa TNI yang sinergis dan solid, Indonesia tidak akan mampu menjaga kedaulatan, memainkan peran sebagai penjaga stabilitas di kawasan apalagi menjaga perdamaian dunia.
Baca juga:
Terakhir, namun tidak kalah penting, sebelum mengakhiri artikel singkat ini perlu dikemukakan untuk dijadikan catatan, peran TNI dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap keamanan perlintasan kapal dalam bisnis kelautan justru dikeluhkan. Para pelaku bisnis mengeluh karena aparat-aparat terkait justru memberatkan operasional atau pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Oleh karena itu pelaku bisnis yang memanfaatkan jalur lintas laut lebih percaya dengan negara-negara tetangga Indonesia. Pada akhirnya, hal itu mengurangi kepercayaan terhadap para pelaku bisnis yang berasal dari Indonesia di lapangan. {}
