Penyebab utamanya: pesawat tempur J-15 PLA RRT melakukan penguncian radar terhadap jet tempur F-15 Angkatan Udara Bela Diri Jepang, pada Sabtu, 16 Desember 2025. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RRT, Guo Jiakun, mengemukakan jika faktanya latihan militer PLA, baik di laut maupun wilayah udara digelar secara ketat dan secara prosedur mematuhi hukum maupun konvensi internasional yang disepakati secara global.
Dalam konferensi pers yang digelar di Beijing, Selasa, 9 Desember 2025, Jubir RRT menegaskan jika selama latihan terbang, mengaktifkan radar pencari adalah hal yang umum dilakukan oleh pesawat tempur angkatan laut yang berbasis di kapal induk oleh semua negara. Selain itu, Jubir juga mengemukakan jika Angkatan Laut PLA sebelum digelar, area latihan militer telah diumumkan secara terbuka kepada semua pihak.
Baca Juga:
Pernyataan tersebut diutarakan otoritas RRT merespons protes keras yang dikemukakan Kementerian Pertahanan Jepang. Otoritas Jepang yang juga dikenal sebagai negeri matahari terbit, membantah jika telah memperoleh pemberitahuan terkait area latihan di wilayah perairan maupun udara di perbatasan RRT dan Jepang.
Otoritas negeri sakura juga mengungkapkan jika dua unit jet tempur J-15 Angkatan Laut PLA juga telah mengunci radar mereka ke pesawat tempur F-15 Pasukan Bela Diri Udara Jepang (ASDF). Penguncian dilakukan di atas laut lepas yang terletak di tenggara Okinawa, Jepang, Sabtu 6 Desember.
Insiden/penguncian terjadi pertama kali pada pukul 16.32 dan 16.35 waktu setempat; atau pukul 14.32 dan 14.35 Waktu Indonesia Barat (WIB). Penguncian dilakukan pada saat J-15 lepas landas/take off dari kapal induk/aircraft carrier Liaoning dan mengarahkan radarnya ke F-15. Pada saat penguncian dilakukan, F-15 sedang dalam misi untuk mencegah J-15 memasuki wilayah udara negeri sakura. Kemudian tepat pada pukul 18.37 dan 19.08 waktu setempat, J-15 kembali mengunci radar F-15 di area yang sama.
Baca Juga:
***
Sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara sekaligus anggota Association of Southeast Asian Nation (ASEAN), Indonesia perlu mengambil peran sekaligus memberikan saran agar ketegangan kedua negara tetangga yang keduanya adalah negara sahabat tidak semakin meningkat. Ketegangan RRT dan Jepang yang sudah dimulai sejak awal November 2025 ketika Perdana Menteri (PM) Jepang, Sanae Takaichi, melontarkan pernyataan kontroversial mengenai Taiwan perlu untuk diredam.
Sebagai seorang penerbang tempur Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara (TNI-AU) yang telah memasuki menjadi purnawirawan selama 13 tahun terakhir, berikut tiga saran yang dapat saya sampaikan melalui artikel pendek ini;
Pertama, negara-negara yang bertetangga di wilayah manapun, alangkah baiknya tidak melakukan aksi-aksi provokasi yang dapat meningkatkan ketegangan. Bentuk provokasi ke negara tetangga, salah satunya adalah menggelar latihan perang di wilayah perbatasan maupun di teritorinya yang dapat dikategorikan sebagai area internasional.
Baca Juga:
Kedua, setiap negara melalui kekuatan angkatan bersenjata masing-masing; baik angkatan darat, laut maupun udara lebih difokuskan untuk menjaga atau menegakkan kedaulatan udaranya masing-masing; sekaligus mewaspadai kemungkinan terjadinya pelanggaran wilayah kedaulatan, baik di darat, laut maupun udara. Tindakan pelanggaran yang dimaksud bisa diinterpretasikan sebagai mengancam keselamatan atau keamanan penerbangan di wilayah udara sehingga menimbulkan ketegangan antar negara yang sedang berkonflik.
Terakhir atau ketiga sekaligus yang terpenting adalah masing-masing negara harus memiliki itikad baik/goodwill untuk menjaga sekaligus menahan diri agar tidak memprovokasi negara-negara lain, terutama negara-negara tetangga yang berbatasan langsung, baik di darat maupun laut.
Oleh sebab itu, Negara-negara bertetangga, terutama yang memiliki sejarah rivalitas, perlu menghindari latihan militer berskala besar di wilayah perbatasan atau area udara internasional yang sangat dekat dengan teritori negara lain. Latihan semacam ini, meskipun sah secara hukum, berpotensi dibaca sebagai sinyal intimidasi dan memicu respons militer yang tidak diinginkan.
Baca juga:
Jadi , Setiap angkatan perang, baik para penerbang tempur angkatan laut PLA maupun angkatan udara bela diri Jepang, memang memiliki otoritas untuk menjaga dan menegakkan kedaulatan wilayah udara nasional. Namun, operasi pencegahan pelanggaran harus dilakukan secara profesional, terukur, dan sesuai rules of engagement yang ketat. Tindakan seperti penguncian radar di wilayah udara internasional dapat menciptakan persepsi ancaman langsung terhadap keselamatan penerbangan, baik militer maupun sipil komersial.
Mungkin sekarang adalah saat yang paling tepat bagi negara-negara di kawasan Asia memiliki goodwill untuk menahan diri dan membangun mekanisme kepercayaan bersama. Langkah awal yang dapat dilakukan antara lain meliputi penguatan jalur komunikasi militer-ke-militer, pembentukan hotline antar angkatan udara, serta pengembangan kode etik pertemuan tak terencana di udara; mirip dengan Code for Unplanned Encounters at Sea (CUES), khusus untuk operasi udara.{}
