Pada 9 April 2023, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) genap berusia 77 tahun. Mengusung tema “Profesional, Modern dan Tangguh sebagai Angkatan Udara yang Disegani di Kawasan”, peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) digelar dengan meriah di Pangkalan TNI-AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Seperti apa cita-cita TNI AU ke depan, bagaimana dukungan Alat utama sistem senjata (Alutsista) dan Sumber Daya Manusia (SDM) hingga pesawat-pesawat terbaru yang akan memperkuat kemampuan matra udara? Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan penjelasan komprehensif oleh Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AU, Marsekal Pertama (Marsma) Indan Gilang Buldansyah secara tertulis.

Berikut wawancara eksklusif dengan Marsekal Indan yang juga menjelaskan tentang Pakta Keamanan Trilateral antara Australia, United Kingdom dan United States (Aukus), potensi konflik di Laut Natuna Utara hingga ancaman gerakan separatis di Papua.

Selamat ulang tahun TNI AU, Pada peringatan HUT tahun ini, temanya adalah “Profesional, Modern dan Tangguh sebagai Angkatan Udara yang Disegani di Kawasan”.

Bisa dijelaskan lebih jauh satu per satu dimulai dari profesional kemudian modern dan tangguh dan terakhir Angkatan Udara yang disegani di kawasan?

Tema HUT ke-77 TNI AU: “Profesional, Modern dan Tangguh sebagai Angkatan Udara yang Disegani di Kawasan”:

a. Profesional artinya, mampu melaksanakan tugas dengan baik, diawaki personel yang terdidik, terlatih, dijamin kesejahteraannya.
b. Modern, artinya dilengkapinya dengan peralatan, alutsista, sistem dan teknologi mutakhir, serta diawaki oleh personel yang memiliki sikap, cara berpikir dan cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman.
c. Tangguh, artinya memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menghadapi segala macam ancaman dan gangguan terhadap NKRI.

Sebagai Angkatan Udara yang disegani di kawasan, bukan berarti untuk menjadi kekuatan yang arogan, namun keinginan agar dapat berdiri sejajar dengan Angkatan Udara negara maju lainnya di kawasan. Khususnya dengan titik berat pada peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), penguasaan kapabilitas khusus matra udara, serta organisasi yang adaptif.

Bagaimana mewujudkan TNI AU yang profesional?

Profesionalisme TNI AU, diawali dengan penyiapan SDM berkualitas melalui sistem rekrutmen prajurit yang transparan. Setelah itu, pola pembinaan prajurit terus dilakukan secara bertahap, berjenjang dalam siklus pendidikan dan latihan yang terukur.

Selanjutnya, dukungan anggaran yang cukup dan modernisasi Alutsista yang memadai, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun profesionalisme prajurit, agar mampu menjawab tantangan tugas.

Peningkatan SDM prajurit TNI AU dibentuk melalui program pembinaan doktrin, pendidikan dan latihan serta didukung oleh modernisasi alutsista.

Seperti apa kekuatan Alutsista TNI AU pada saat ini?

Saat ini, TNI AU terus berupaya membangun kekuatan dan kemampuan dalam rangka mengemban tugas yang diamanatkan Undang-undang.

Hingga 2023, modernisasi alutsista masih terus berlangsung, baik pengadaan alutsista baru maupun melalui upgrade alutsista yang sudah ada.

Sejumlah alutsista modern mulai berdatangan di tanah air. Diantaranya Hercules C-130J, Falcon 7X dan 8X, Helikopter H-225M, radar serta peluru kendali. Selanjutnya juga akan menyusul pesawat tempur Rafale, pesawat UAV dan sejumlah penangkis serangan udara dan kendaraan taktis.

TNI AU juga melaksanakan modernisasi alutsista. Salah satunya adalah upgrade 10 pesawat tempur F-16 A/B melalui program Falcon Star e-MLU yang dilaksanakan oleh teknisi TNI AU di Skatek 042 Lanud Iswahjudi. Melalui program Falcon Star e-MLU, pesawat F-16 akan meningkatkan kemampuan pesawat secara signifikan, terutama kemampuan dalam melaksanakan Beyond Visual Range (BVR), penguatan struktur pesawat dan memperpanjang usia pakai pesawat hingga 10.000 jam terbang.

Bagaimana rencana pengadaan pesawat-pesawat terbaru seperti Rafale dan F-15?

Pengadaan alutsista baru sepenuhnya dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI). Untuk pengadaan pesawat Dassault Rafale, saat ini telah disepakati enam pesawat yang kontraknya sudah ditandatangani oleh Menteri Pertahanan (Menhan) dengan pihak pabrikan Dassault Aviation.

Bagaimana strategi Markas Besar TNI AU dalam membangun kekuatan udara Indonesia?

Pembangunan kekuatan udara, mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) TNI AU. Hingga 2024, postur TNI dititikberatkan pada pembangunan kekuatan dan kemampuan agar dapat melaksanakan tugas-tugas TNI AU dalam mendukung tugas pokok TNI, disamping memberi efek tangkal dan posisi tawar yang tinggi dalam diplomasi militer di kawasan.

Terkait kunjungan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) ke Satuan Radar, seperti apa rencana modernisasi radar yang akan dilakukan?

Saat ini, TNI AU sedang berproses pengembangan kekuatan Radar. Sesuai perencanaan pengadaan sebanyak 25 ea beserta infrastrukturnya dan saling terintegrasi serta mampu menutupi blank area yang ada. Dari pengadaan 25 Radar baru tersebut diperuntukkan pembentukan 14 Satrad baru dan penggantian 11 Radar lama, sehingga total Satrad kedepan berjumlah 34 Satrad (20 Satrad lama dan 14 Satrad baru).

Mengenai dinamika kawasan, dalam kaitannya dengan pembentukan AUKUS, bagaimana TNI-AU menyikapinya?

Sebagai alat pertahanan di udara, pelaksanaan tugas-tugas TNI AU mengikuti kebijakan yang telah digariskan oleh Kementerian Pertahanan maupun Mabes TNI.

Terkait potensi konflik di Laut Natuna Utara, bagaimana TNI AU melihatnya?

Sebagai alat pertahanan, tugas TNI AU mempersiapkan dan membina kekuatan dan kemampuan prajuritnya agar setiap saat siap digunakan oleh Panglima TNI, termasuk dalam mengantisipasi dan menghadapi kemungkinan krisis di Laut Natuna Utara.

Mengenai potensi separatisme dan penyerangan yang dilakukan terhadap pesawat-pesawat sipil yang beroperasi di Papua, apakah TNI AU memiliki strategi khusus untuk menghadapinya?

Sebagai bagian dari TNI, sikap TNI AU atas kegiatan separatisme dan penyerangan terhadap pesawat sipil yang beroperasi di Papua, menyesuaikan kebijakan Mabes TNI.

Hal ini karena sesuai UU penanganan separatis, merupakan wilayah Mabes TNI, yang tentunya sesuai dengan kebijakan Panglima TNI. {}