Putusan MK dan Wewenang KPK Mengusut Korupsi Prajurit TNI
Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI) memutuskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang untuk mengusut kasus-kasus korupsi yang melibatkan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI).